Medan – Sorotan terhadap kebijakan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali mencuat. Salah satu pejabat baru yang dilantik Gubernur Bobby Nasution belakangan diterpa isu tak sedap: dugaan poligami.
Isu tersebut beredar luas tak lama setelah pelantikan. Sumber internal birokrasi menyebut, pejabat yang dimaksud diduga memiliki istri lebih dari satu. Kondisi ini menimbulkan perbincangan di kalangan aparatur sipil negara (ASN), lantaran jabatan strategis yang kini diemban menuntut integritas sekaligus keteladanan.
“Publik wajar mempertanyakan. Kalau seorang pejabat publik saja tidak transparan soal kehidupan pribadinya, bagaimana bisa dipercaya dalam mengelola kebijakan dan anggaran?” ujar seorang sumber di Medan, Senin (26/8).
Dugaan poligami itu kian menjadi perbincangan karena muncul di tengah kritik terhadap cara Bobby Nasution merombak pejabat di lingkup Pemprov. Beberapa kalangan menilai, mutasi dan pelantikan yang berlangsung belakangan sarat kepentingan politik menjelang Pilkada 2024, alih-alih murni berbasis kinerja.
Sejumlah aktivis antikorupsi menilai, isu kehidupan pribadi pejabat baru tersebut tak bisa dilepaskan dari soal integritas birokrasi. “Kita bicara soal trust publik. Integritas pejabat bukan hanya soal administrasi dan kinerja, tapi juga moral. Kalau ada potensi masalah etika, publik punya hak untuk tahu,” kata seorang aktivis LSM di Medan.
Hingga berita ini diturunkan, pejabat yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi. Pihak Pemprov Sumut juga belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir seiring sorotan publik terhadap pola kepemimpinan Bobby Nasution di Sumut. Pengamat menilai, isu poligami yang melibatkan pejabat baru bisa menjadi ujian pertama bagi Gubernur dalam menegakkan standar integritas di lingkaran birokrasi yang ia pimpin.rel