Amsterdam — Menjelang senja di De Natuurkamer Park, kawasan Drijfsijs,
Amsterdam, Rabu (17/6), sekelompok diaspora Indonesia berkumpul untuk menyampaikan sebuah pernyataan politik yang mereka yakini mendesak: Indonesia membutuhkan alternatif di luar sistem politik yang ada saat ini.
Bagi para deklarator, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar krisis kepemimpinan, melainkan krisis sistem.
Mereka menilai partai-partai politik semakin kehilangan fungsi representasinya, sementara ruang demokrasi terus menyempit di tengah menguatnya pengaruh oligarki.
Dari kegelisahan itulah lahir Deklarasi
Amsterdam, sebuah seruan untuk membangun Blok Politik Alternatif yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sipil.
Namun sebelum resmi dibacakan, deklarasi ini lebih dulu memicu perdebatan.
*Polemik Sebelum Deklarasi*Beberapa hari menjelang pelaksanaan, draf awal Deklarasi Amsterdam beredar luas di Indonesia.
Dalam versi tersebut, para penggagas berencana mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi pembentukan blok politik alternatif.
Pilihan itu didasarkan pada penilaian bahwa Dandhy memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai perjuangan sosial, independen dari partai politik, serta memiliki jejaring yang luas di berbagai kalangan masyarakat sipil.
Namun respons yang muncul justru membawa diskusi ke arah yang lebih luas.
Melalui jaringan Ekspedisi Indonesia Baru, Dandhy menyampaikan apresiasi atas inisiatif para diaspora tersebut.
Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa upaya membangun kekuatan politik alternatif sebenarnya telah tumbuh secara organik di berbagai tempat dan tidak membutuhkan fungsi koordinator tunggal.
Yang lebih penting, menurutnya, adalah memperkuat konsolidasi gagasan, membangun organisasi rakyat, dan menciptakan ruang perjumpaan untuk merumuskan agenda bersama.
Alih-alih menjadi kontroversi yang memecah, tanggapan tersebut justru membuka ruang dialog yang lebih besar mengenai bagaimana perubahan politik seharusnya dibangun.
*Ketika Polemik Menjadi Tujuan*Para deklarator Amsterdam tidak melihat respons Dandhy sebagai penolakan terhadap gagasan mereka.
Sebaliknya, mereka menganggap perdebatan itu sebagai bagian dari tujuan yang ingin dicapai sejak awal.
Dalam respons balik yang mereka sampaikan, para deklarator menegaskan bahwa Deklarasi
Amsterdam memang dimaksudkan untuk memantik percakapan publik mengenai jalan keluar dari kebuntuan politik Indonesia.
"Deklarasi Amsterdam pada akhirnya sudah kami anggap berhasil jika berhasil memicu percakapan mendalam dan polemik yang meluas."
Menurut mereka, sebagian besar pihak yang terlibat dalam perdebatan sesungguhnya memiliki titik temu yang sama, yakni perlunya membangun kekuatan politik alternatif di luar pola politik yang selama ini dominan.
Perbedaan muncul ketika diskusi memasuki wilayah taktis: apakah gerakan semacam itu membutuhkan figur penggerak atau harus dibangun melalui kepemimpinan yang lebih kolektif.
Perdebatan tersebut ternyata juga berlangsung di internal para penggagas deklarasi.
*Dari Figur ke Kepemimpinan Kolektif*Sebelum deklarasi dibacakan, para deklarator sempat membahas dua opsi.
Opsi pertama adalah mendaulat Dandhy Laksono sebagai figur sentral konsolidasi. Opsi kedua adalah membangun kepemimpinan kolektif yang melibatkan sejumlah tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat sipil.
Kedua opsi memiliki pendukung dan argumentasi yang kuat.
Sebagian berpendapat bahwa setiap gerakan membutuhkan figur untuk memulai proses pengorganisasian. Sebagian lainnya menilai perubahan yang hendak dibangun justru harus menghindari ketergantungan pada satu tokoh.
Pada akhirnya, suara mayoritas memilih pendekatan kedua.
Saat deklarasi resmi digelar pada Rabu petang di De Natuurkamer Park, Amsterdam, rumusan yang dibacakan telah mengalami perubahan penting dibandingkan draf awal yang beredar sebelumnya.
Deklarasi tersebut dibacakan secara bergantian oleh Didin Fahrudin, Evi Sutrisno, Brian Trinanda, Andi Alfian, Hertasning Ikhlas, Aboedpriadji Santoso, Muthia, dan Syafiih Kamil.
Mereka merupakan diaspora Indonesia di Belanda yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, akademisi, perawat, pekerja profesional, pengusaha hingga warga senior.
Alih-alih menunjuk seorang pemimpin tunggal, deklarasi final mendorong terbentuknya kepemimpinan kolektif yang melibatkan Dandhy Dwi Laksono bersama Farid Gaban, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bhima Yudhistira Adhinegara, Alissa Wahid, Busyro Muqoddas, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.
*Menuju Kongres Rakyat*Gagasan utama yang ditawarkan Deklarasi Amsterdam adalah penyelenggaraan Kongres Rakyat yang Demokratis dan Damai.
Forum tersebut dibayangkan sebagai ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat sipil—mulai dari gerakan adat, petani, nelayan, buruh, organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa, pelajar, hingga diaspora Indonesia—untuk menyusun manifesto politik dan arah perjuangan bersama.
Bagi para deklarator, tujuan akhirnya bukan mencari tokoh penyelamat atau mempersiapkan calon presiden alternatif.
Yang ingin dibangun adalah kekuatan politik yang lahir dari pengorganisasian masyarakat sipil dan mampu menawarkan koreksi terhadap sistem politik yang mereka anggap semakin kehilangan daya perbaikan dari dalam.
Deklarasi itu juga disertai ajakan agar komunitas-komunitas warga, kelompok mahasiswa, organisasi profesi, dan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah menyelenggarakan deklarasi serupa serta membangun ruang-ruang diskusi dan konsolidasi politik.
Untuk memperluas percakapan tersebut, mereka mengajak publik menggunakan tagar #DaruratPolitik, #BlokPolitikAlternatif, #GerakanRakyatBerdaulat, #ResetIndonesia, dan #SistemReformasiTelahGagal.
Meski lahir jauh dari tanah air, Deklarasi Amsterdam tidak dimaksudkan sebagai pernyataan simbolik diaspora semata.
Para penggagasnya berharap deklarasi tersebut menjadi pemantik bagi lahirnya konsolidasi serupa di berbagai daerah, menuju Kongres Rakyat yang mereka cita-citakan sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah, agenda, dan bentuk politik alternatif yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.