Medan — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran negara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Koordinator Nasional (Kornas) KAMAK, Azmi Hadly, dalam keterangannya kepada wartawan.Azmi menegaskan bahwa KAMAK akan bersikap kritis terhadap seluruh lembaga yang menggunakan uang negara atau uang rakyat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap institusi, baik di tingkat daerah maupun pusat."KAMAK tetap konsisten menyikapi seluruh lembaga yang menggunakan uang negara, baik itu APBD maupun APBN. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami dalam mengawal kepentingan rakyat," tegas Azmi.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KAMAK bukanlah organisasi politik dan tidak memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi maupun golongan tertentu."Kami tidak berpolitik, apalagi menjual suara rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fokus kami jelas, yaitu memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.Hal itu dikatakannya dalam acara silaturahmi akbar, halal bihalal dan dialog hukum aktivis anti korupsi yang digelar di Max Caffe, Jalan STM Ujung, Medan, Jumat (24/4).Azmi juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika menemukan adanya indikasi penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi di lembaga negara. Bahkan, KAMAK siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat."Apabila ada lembaga negara yang terlibat dugaan korupsi, tentu akan kami sikapi serius. Jika diperlukan, kami akan melakukan aksi damai ke aparat penegak hukum sebagai bentuk tekanan moral agar kasus tersebut diusut tuntas," pungkasnya.Dengan sikap tersebut, KAMAK berharap dapat menjadi bagian dari kontrol sosial yang efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.red