MEDAN – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) Sumatera Utara kembali mengangkat dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang.
Melalui surat resmi bernomor 128/KAMAK-SU/II/2026, KAMAK melakukan aksi damai di depan Gedung Kejatisu, Selasa (10/2). sekaligus mendesak aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa seorang pejabat strategis, yakni JS, Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang.
Dalam surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumut dan ditembuskan kepada lembaga penegak hukum lainnya, KAMAK menyoroti sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga sarat penyimpangan.
Proyek Jembatan dan Jalan Diduga Mark Up
Baca Juga: Sumut Foundation: Yuliani Siregar, Arsitek Sunyi di Balik Keberhasilan Penetapan UMP Sumut 2026 KAMAK menuding adanya dugaan korupsi pada proyek peningkatan jembatan di kawasan Jalan Kongsi menuju Masjid Patumbak dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Tak hanya itu, pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan besar di kawasan Simpang Ular–Simpang Untung, Kecamatan Tanjung Morawa, senilai sekitar Rp1,3 miliar, juga disebut bermasalah karena kondisi jalan yang disebut sudah rusak meski proyek baru dikerjakan.
"Banyak pekerjaan terindikasi tidak sesuai fakta lapangan dan patut dicurigai tidak sejalan dengan nilai kontrak," tulis KAMAK dalam surat tersebut.
Dugaan Gratifikasi dan Suap
Selain dugaan mark up, KAMAK juga menyoroti indikasi praktik gratifikasi dan suap yang diduga melibatkan Kadis SDABMBK Deli Serdang dalam pengondisian proyek-proyek APBD sejak tahun anggaran 2022 hingga 2025.
KAMAK menduga adanya kerja sama antara pejabat dinas dengan pihak perusahaan tertentu untuk memenangkan dan mengatur pelaksanaan sejumlah proyek.
Baca Juga: Kadishub Medan Ditahan dalam Kasus Korupsi Medan Fashion Festival 2024 — Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar "Diduga semua pekerjaan dilaksanakan dengan surat bermasalah dan terindikasi korupsi," tegas mereka.
Desak KPK, Kejati, dan Kapolda Bertindak
KAMAK meminta KPK, Kejaksaan Tinggi Sumut, serta Kapolda Sumut segera turun tangan memanggil dan memeriksa JS, termasuk pejabat lain seperti Kabid, PPK, hingga PPTK yang diduga turut terlibat.
Lebih jauh, KAMAK juga mendesak pemeriksaan terhadap LHKPN pejabat terkait karena disebut terdapat indikasi ketidakwajaran dalam penerimaan keuangan.
Aksi Damai Digelar
KAMAK memastikan akan menggelar aksi damai kembali sebagai bentuk tekanan publik agar kasus dugaan korupsi ini tidak berhenti sebagai isu semata, melainkan benar-benar diproses hukum.
Baca Juga: Kadis Koperasi Medan, Beni Iskandar Nasution, Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Medan Fashion Festival 2024 Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas SDABMBK Deli Serdang maupun aparat terkait belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.red