MEDAN, GARDA.ID – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menjadi istimewa karena merupakan raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi daerah yang dipimpin Bupati Gus Irawan Pasaribu.
Penghargaan tersebut diserahkan di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/05/2026), sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Gus Irawan menegaskan, capaian tersebut bukan semata-mata tentang memperoleh opini terbaik dalam audit keuangan, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada masyarakat."Tujuan akhirnya adalah bagaimana APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Gus Irawan.
Menurutnya, opini WTP harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap program pembangunan yang dibiayai APBD berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Komunitas Gusdurian Sumut Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut juga mencerminkan komitmen kuat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Di bawah kepemimpinan Gus Irawan, penguatan akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Raihan WTP ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Tapanuli Selatan terus menjaga standar tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan secara profesional dan bertanggung jawab. Rel