Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk berdiskusi mengenai situasi dan arah politik luar negeri Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai penjelasan terkait kebijakan dan langkah diplomasi luar negeri yang telah ditempuh pemerintah, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab sejumlah pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Presiden menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang dilakukannya selalu berorientasi pada pencapaian yang konkret dan berdampak langsung bagi kepentingan bangsa Indonesia. Ia memaparkan sejumlah capaian penting dalam satu tahun terakhir, antara lain bergabungnya Indonesia dalam BRICS yang beranggotakan negara-negara kekuatan ekonomi dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.
Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh penetapan tarif dagang 0 persen di 27 negara Uni Eropa. Di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Perkuat Industri Semikonduktor, Menko Airlangga Dampingi Presiden Terima Delegasi ARM Semiconductors di Inggris Presiden Prabowo juga menyoroti peran
Indonesia dalam upaya perdamaian global, khususnya di Palestina.
Indonesia mencatat sejarah dengan turut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.
Pascapenandatanganan perjanjian tersebut, jumlah konflik dan korban dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
Dalam kesempatan itu, Presiden turut menjelaskan posisi Indonesia terkait keikutsertaan dalam Board of Peace. Ia menegaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kebebasan untuk menarik diri sewaktu-waktu.
Terkait dana sebesar USD 1 miliar yang kerap menjadi perhatian publik, Presiden menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Saat ini,
Indonesia bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Presiden menjelaskan bahwa negara anggota diperbolehkan untuk membayar atau tidak membayar kontribusi tersebut. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sedangkan negara yang tidak membayar akan menjadi anggota selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, menurut Presiden Prabowo, merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina, bukan sekadar hadir dalam konferensi, rapat, atau pertemuan formal semata.— TIW —#CatatanSeskabRed
Baca Juga: Optimisme 2026: Great Institute Sebut Ekonomi Indonesia Kian Berdaya Tahan