Jakarta — Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dinilai tidak bisa dilepaskan dari penguatan sektor pariwisata. Hal ini terutama berlaku pada pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), seperti Danau Toba yang menjadi salah satu ikon pariwisata nasional.
Dalam rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui DPSP yang digelar bersama Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, serta para Bupati dari kabupaten-kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba, berbagai tantangan nyata yang dihadapi kawasan tersebut menjadi topik utama pembahasan.
Beberapa persoalan yang mencuat antara lain belum terintegrasinya kelembagaan pengelola pariwisata, penurunan kualitas lingkungan hidup dan kerusakan hutan, serta aksesibilitas yang belum merata dan terhubung secara optimal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata dinilai masih rendah, sementara investasi swasta terhambat oleh persoalan infrastruktur dan regulasi yang belum kondusif.
Meski demikian, rapat tersebut juga menjadi ruang optimisme. Seluruh pihak sepakat bahwa melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat, berbagai tantangan tersebut dapat dijawab dengan solusi konkret dan kolaboratif.
"Harapan kita bersama, Danau Toba tidak hanya menjadi kebanggaan Sumatera Utara, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan Indonesia dalam membangun pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan," ujar salah satu perwakilan dari Dewan Ekonomi Nasional.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, Danau Toba diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi kawasan serta memperkokoh posisi Indonesia di peta pariwisata dunia.red