Medan – Temu Karya Nasional Karang Taruna yang digelar tahun 2025 menetapkan Budi Satrio Djiwandono sebagai Ketua Umum Karang Taruna Nasional masa bakti 2025–2030. Proses pemilihan berlangsung secara aklamasi, mencerminkan dukungan bulat dari para peserta Temu Karya yang hadir dari seluruh provinsi di Indonesia.
Ketua Karang Taruna Sumatera Utara, Dedi Dermawan Milaya, turut menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Budi. “Selamat dan sukses Bung Budi Satrio Djiwandono @budidjiwandono yang telah dipercaya memimpin Karang Taruna Nasional. Ini momentum baru untuk memperkuat peran Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ungkap Dedi, Senin (25/8/2025).
Menurut Dedi, kepemimpinan Budi Satrio Djiwandono diharapkan dapat membawa energi baru bagi Karang Taruna, khususnya dalam menjawab tantangan sosial di era modern. Karang Taruna, yang berdiri sejak tahun 1960-an, dikenal sebagai wadah generasi muda dalam kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi kreatif di tingkat desa dan kelurahan.
Temu Karya Nasional sendiri merupakan forum tertinggi Karang Taruna yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Forum ini tidak hanya memilih kepengurusan nasional, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi gagasan, evaluasi program, dan perumusan arah strategis organisasi untuk lima tahun ke depan.
Budi Satrio Djiwandono dalam pidato penerimaannya menekankan pentingnya sinergi antara Karang Taruna, pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa Karang Taruna harus tetap relevan dalam menjawab kebutuhan sosial generasi muda, termasuk dalam bidang pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan digitalisasi.
“Karang Taruna tidak boleh sekadar menjadi organisasi seremonial, tetapi harus hadir nyata dengan kerja-kerja sosial yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput,” tegas Budi.
Dukungan yang diberikan secara aklamasi kepada Budi dianggap sebagai sinyal kuat bahwa seluruh daerah menginginkan kepemimpinan yang solid, mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pusat, sekaligus mengokohkan posisi Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.