MEDAN – Persoalan utang-piutang, investasi, jual beli, dan kerja sama bisnis yang berujung pada sengketa hukum perlu dilihat secara objektif. Tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum., dalam kajian bertajuk Hukum dan Kejahatan Penipuan yang Sering Terjadi di Masyarakat dengan Berbagai Modus, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pembeda utama antara penipuan pidana dan wanprestasi perdata terletak pada niat awal serta adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Baca Juga: Indonesia Rebut Empat Gelar Juara Masters Super 100 II Medan 2025 "Ketidakmampuan seseorang membayar utang atau memenuhi kewajiban bisnis tidak otomatis menjadikannya pelaku penipuan. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya niat jahat dan unsur tipu daya sejak awal transaksi," jelasnya.
Prof. Yuspar menjelaskan, dalam hukum pidana, penipuan diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, persoalan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
Dalam kajiannya, ia juga menyoroti dua contoh persoalan hukum, yakni kasus pinjam-meminjam uang yang melibatkan dr. Paulus Yusnari Lian Saw Zung, Sp.B., serta persoalan investasi dan kerja sama usaha yang melibatkan Welly Rubiardy, S.E.
Pada kasus pertama, terdapat hubungan pinjam-meminjam, pembayaran bunga, serta pengembalian sebagian pokok pinjaman yang menurut keterangan pihak terkait perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana.
Sementara dalam kasus kedua, persoalan investasi berkaitan dengan dugaan penggunaan informasi dana investasi sebesar Rp10,8 triliun yang belakangan dipersoalkan kebenarannya. Dalam kronologi yang disampaikan, terdapat pula dugaan penggunaan data perbankan dan identitas yang tidak benar oleh pihak yang menawarkan investasi.
Menurut Prof. Yuspar, aparat penegak hukum harus memeriksa seluruh bukti, aliran dana, dokumen transaksi, komunikasi, serta peran masing-masing pihak secara objektif dan berimbang.
Ia menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan seseorang dalam sengketa keperdataan. Namun, sebaliknya, perjanjian bisnis juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana benar-benar terbukti.
"Penegakan hukum bukan semata-mata menghukum, tetapi juga harus melindungi hak masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan," tegasnya.
Di akhir kajiannya, Prof. Yuspar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan investasi, memeriksa identitas mitra usaha, tidak mudah tergiur keuntungan yang tidak masuk akal, serta selalu membuat perjanjian tertulis dan menyimpan bukti transaksi.
Baginya, hukum harus mampu membedakan mana kejahatan yang memang harus dipidana dan mana perselisihan perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme keperdataan.