JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek mulai membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan sejumlah pejabat.
Sebanyak 17 orang diamankan KPK dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.
Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya jumlah orang yang diamankan. KPK juga menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, boks dan kardus, dengan estimasi sementara mencapai ratusan miliar rupiah. Penghitungan masih dilakukan penyidik.
Di antara pihak yang diamankan terdapat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Baca Juga: BREAKING NEWS | KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Diamankan Pertanyaan Besarnya: Untuk Siapa Uang Sebanyak Itu?
Di sinilah kasus OTT tersebut layak dibaca lebih dalam.
Jika dugaan perkara memang berkaitan dengan pengurusan HGB, maka penyidik KPK tidak cukup berhenti pada siapa yang menerima uang. Publik tentu menunggu jawaban mengenai siapa pemberi, siapa perantara, siapa penerima akhir dan kepentingan bisnis apa yang sedang diperjuangkan melalui proses pertanahan tersebut.
Sebab, pengurusan HGB bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan atas tanah, nilai ekonomi yang sangat besar, kepastian investasi, dan potensi keuntungan bisnis yang nilainya bisa berlipat jauh dibandingkan biaya resmi pengurusan.
Maka keberadaan uang hingga ratusan miliar rupiah menjadi alarm serius.
Apakah seluruh uang tersebut berkaitan langsung dengan perkara HGB? Apakah ada fee yang dibagi berjenjang? Siapa yang mengumpulkan uang? Di mana titik awal transaksi? Dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar?
Baca Juga: Bupati Muara Enim di OTT KPK Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab KPK.
Pejabat, Politisi dan Kepentingan Bisnis
Kasus ini semakin menarik karena pihak yang diamankan tidak hanya berasal dari birokrasi pertanahan.
Ada pejabat ATR/BPN, ada pihak swasta, ada politisi, bahkan ada mantan kepala daerah. KPK juga menyebut pihak terkait perusahaan Summarecon turut diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.
Komposisi ini memunculkan dugaan adanya rantai kepentingan yang lebih luas.
Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan atau diamankannya seseorang dalam OTT belum otomatis berarti orang tersebut bersalah atau menjadi tersangka. Status hukum masing-masing pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti KPK.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Setoran Jabatan di Tulungagung, Kepala OPD Terpaksa Pinjam Uang Yang harus dibongkar adalah konstruksi perkaranya.
KPK Jangan Hanya Tangkap "Penerima"
Publik sudah terlalu sering melihat perkara korupsi berhenti pada pejabat yang menerima uang.
Dalam kasus sebesar ini, KPK dituntut bekerja lebih jauh.
Telusuri aliran uangnya.
Dari rekening mana uang bergerak?
Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Pati, Sudewo, Siapa yang menginstruksikan?
Siapa yang menyiapkan?
Siapa yang menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan pejabat?
Apakah ada komunikasi sebelum transaksi?
Apakah ada pertemuan khusus?
Dan yang paling penting:
Baca Juga: Jaga Marwah Besok Datangi KPK, Minta Kepastian Status Dicky Anugrah, Bobby, & Erny Sitorus Terkait Pergeseran Anggaran Apakah dugaan permainan HGB ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam pengurusan aset dan pertanahan di kawasan strategis Jabodetabek?
KPK sendiri menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya.
Frasa "penerimaan-penerimaan lainnya" justru patut menjadi pintu masuk penyidikan lebih dalam.
Dari HGB ke Dugaan Jaringan Kekuasaan
Jika nantinya penyidik menemukan bahwa uang tersebut tidak hanya mengalir kepada satu-dua pejabat, kasus ini berpotensi memperlihatkan bagaimana birokrasi, kepentingan bisnis dan jaringan politik dapat bertemu dalam satu meja transaksi.
Karena itu, publik layak menunggu konferensi pers KPK bukan sekadar daftar tersangka.
Baca Juga: Rakor Dengan KPK, Nilai MSCP Tanjungbalai 2025 Membaik Publik membutuhkan peta perkara:
siapa aktornya, apa kepentingannya, berapa nilai transaksinya, bagaimana modusnya, ke mana uang mengalir dan siapa yang menikmati hasil akhirnya.
OTT boleh dimulai dengan menangkap orang.
Tetapi pemberantasan korupsi baru benar-benar selesai jika KPK berhasil membongkar sistem yang memungkinkan transaksi itu terjadi.
Dan dalam kasus 20 koper uang ini, pertanyaan terbesar bukan lagi:
"Siapa yang ditangkap KPK?"
Baca Juga: KPK Tetapkan Gubri Abdul Wahid Tersangka Melainkan:
"Siapa sebenarnya yang berada di belakang uang ratusan miliar itu?".red