Oleh Abdullah RasyidMahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDNPendiri GREAT Institute
"Salah ucap mungkin mengusik telinga sesaat. Salah kebijakan dapat menyengsarakan rakyat sepanjang generasi."
Presiden Prabowo Subianto memiliki selera humor yang khas. Ia sering menyelipkan candaan dalam pidato, terutama pada acara yang tidak terlalu formal. Humornya spontan, kadang menyentil, tetapi biasanya mencairkan suasana.
Baca Juga: Resmi Kantongi SK DPP, Martinu Jaya Halawa Pimpin Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara Hal itu terlihat saat peringatan HUT ke-25 Partai
Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, 9 September 2026.
Presiden bercerita bahwa stafnya mengingatkan agar membaca teks yang telah disiapkan. Mereka khawatir ia berbicara terlalu jauh dari materi. Peringatan itu justru dijadikan bahan candaan. Seisi arena tertawa. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tersorot kamera pun tersenyum lebar.
Orang yang menyaksikan pidato secara utuh akan menangkap suasana akrab dan penghormatan Presiden kepada tuan rumah. Namun, ketika beberapa detik pidato dipotong, diberi judul provokatif, lalu disebarkan tanpa konteks, maknanya bisa berubah.
Di situlah masalah komunikasi politik kita.
Robert M. Entman melalui teori framing menjelaskan bahwa media memilih bagian tertentu dari realitas, lalu membuatnya lebih menonjol. Bagian yang dipilih itu kemudian membentuk cara publik mendefinisikan masalah, menilai pelaku, dan menarik kesimpulan.
Potongan video tidak selalu berisi kebohongan. Namun, ia dapat menyesatkan ketika konteks penting sengaja dibuang.
Baca Juga: Demokrat Sumut Temui Kejati, Harli Siregar Tekankan Transparansi dan Tolak Intervensi Di media sosial, keadaan ini diperparah oleh algoritma. Algoritma tidak membedakan kritik bermutu dengan penghinaan yang gaduh. Ia mengutamakan konten yang membuat orang berhenti menggulir layar, marah, berkomentar, lalu membagikannya.
Lahirlah industri konten nirsimpati. Potongan video diproduksi untuk mengejar penonton, engagement, hadiah digital, dan pendapatan platform. Kemarahan menjadi komoditas, sedangkan konteks dianggap beban.
Akibatnya, humor yang dimaksudkan untuk membangun keakraban dapat dibingkai sebagai kesombongan atau permusuhan.
Dari berbagai kelakar politik Presiden Prabowo, saya melihat pola yang konsisten:
Merangkul, bukan memukul.Mengajak, bukan menginjak.Bersanding, bukan bertanding.Mendidik, bukan membidik.Membina, bukan menghina.Membela, bukan mencela.Menyayangi, bukan menyaingi.
Di balik gaya bicaranya yang spontan, Presiden berikhtiar membangun jembatan, bukan tembok kekuasaan.
Baca Juga: Ketua DPW Partai Nasdem Iskandar ST Minta Polisi Ungkap Iskandar Asli "Bos Judi Online” kepada Publik Namun, apresiasi terhadap gaya komunikasinya tidak berarti Presiden bebas dari kritik. Presiden harus dikritik, tetapi kritik perlu diarahkan pada hal yang menentukan kehidupan rakyat: kebijakan, anggaran, tata kelola, pelaksanaan, dan dampaknya.
Demokrasi kehilangan kedalaman jika energi publik habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah lolos dari pengawasan.
DARI SENSASI MENUJU SUBSTANSI
Salah ucap tidak serta-merta menaikkan harga beras, mengurangi cadangan energi, menutup lapangan kerja, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri.
Dampak besar lahir dari keputusan struktural: bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang memperoleh kredit, ke mana keuntungan ekonomi mengalir, bagaimana kontrak energi disusun, dan seberapa kuat negara menghadapi kepentingan modal.
Dalam ilmu pemerintahan, legitimasi tidak cukup dibangun melalui pidato dan popularitas. Fritz Scharpf membedakan legitimasi yang bersumber dari partisipasi rakyat dengan legitimasi yang lahir dari hasil kebijakan. Pemerintahan akhirnya dinilai bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dikerjakan dan siapa yang menikmati hasilnya.
Di wilayah itulah kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo perlu diperdalam.
Pertama, hilirisasi sumber daya alam.
Hilirisasi menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi. Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja patut diapresiasi, tetapi besarnya investasi belum membuktikan lahirnya kedaulatan industri.
Pertanyaannya: berapa banyak teknologi yang dikuasai bangsa Indonesia? Berapa banyak tenaga kerja lokal menduduki posisi strategis? Seberapa besar industri nasional dan UMKM masuk dalam rantai pasok? Berapa banyak keuntungan yang tinggal di dalam negeri setelah dikurangi dividen, bunga pinjaman, impor mesin, dan pembayaran jasa?
Albert Hirschman mengingatkan pentingnya keterkaitan industri. Investasi baru menggerakkan ekonomi nasional jika menciptakan hubungan dengan industri hulu dan hilir, tenaga kerja, pusat riset, serta pemasok domestik.
Indonesia jangan hanya berpindah dari pengekspor bahan mentah menjadi lokasi pengolahan milik pihak lain. Hilirisasi harus melahirkan industrialisasi nasional, bukan sekadar memindahkan cerobong asap ke Indonesia.
Kedua, kebocoran penerimaan negara.
Under-invoicing, manipulasi ekspor-impor, penghindaran pajak, penyelundupan, dan pemindahan keuntungan jauh lebih penting dibongkar daripada sebuah candaan.
Douglass North menjelaskan bahwa pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas institusi: aturan, pengawasan, dan kemampuan negara menegakkannya. Kebijakan yang baik kehilangan makna jika institusinya mudah ditundukkan oleh rente.
Komitmen memberantas kebocoran harus diuji melalui hasil. Berapa nilai kebocoran yang ditemukan? Berapa aset yang dipulihkan? Siapa penerima manfaatnya? Apakah penegakan hukum berani menjangkau korporasi besar dan jaringan pelindungnya?
Pemberantasan kebocoran jangan garang terhadap pelaku kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal.
Ketiga, investasi asing dan kepentingan nasional.
Investasi asing dibutuhkan untuk menghadirkan modal, teknologi, jaringan produksi, dan akses pasar. Namun, negara harus mempunyai posisi tawar. Pengusaha Indonesia tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.
Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nominal yang masuk. Pemerintah perlu menghitung kualitas pekerjaan, tingkat upah, alih teknologi, kandungan lokal, keterlibatan UMKM, pembangunan pusat riset, dampak lingkungan, dan nilai tambah yang menetap di Indonesia.
Jika modal masuk tetapi keuntungan, teknologi, bahan penolong, dan tenaga ahlinya tetap berasal dari luar, kita memperoleh pertumbuhan tanpa penguatan kemampuan nasional.
Keempat, kedaulatan energi dan mafia migas.
Konsumsi BBM nasional masih jauh melampaui produksi domestik. Ketimpangan ini membuat Indonesia rentan terhadap kenaikan harga dunia, gangguan pasokan, tekanan nilai tukar, dan permainan tata niaga.
Pemerintah berusaha memperkecil kesenjangan melalui peningkatan produksi migas, RDMP Balikpapan, pembangunan kilang dan tempat penyimpanan, penerapan B50, serta pengembangan etanol.
Arah tersebut patut didukung, tetapi pelaksanaannya harus diawasi. Pembangunan kilang perlu diuji dari sisi biaya, teknologi, transparansi pengadaan, dan kepastian penyelesaian. B50 harus dihitung dampaknya terhadap devisa, petani sawit, harga minyak goreng, pangan, tata guna lahan, dan lingkungan.
Kedaulatan energi tidak akan tercapai jika tata niaganya masih dikuasai pemburu rente. Kritik harus menyasar transparansi impor, isi kontrak, kapasitas penyimpanan, produksi domestik, dan keberanian membongkar mafia migas.
Kelima, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Peningkatan produksi beras, cadangan pemerintah, tambahan pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, dan penetapan harga pembelian gabah merupakan capaian penting. Namun, swasembada tidak boleh hanya dimaknai sebagai tidak adanya impor.
Keberhasilannya harus terlihat pada pendapatan petani, stabilitas harga konsumen, perlindungan lahan produktif, kualitas irigasi, kepastian pupuk, regenerasi petani, dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.
Jangan sampai gudang pemerintah penuh, tetapi rumah petani tetap kekurangan. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi keuntungan terbesar dinikmati tengkulak.
Keenam, konsentrasi kredit.
Pertumbuhan kredit sering dianggap pertanda bergeraknya ekonomi. Namun, pertanyaan utamanya adalah siapa yang menikmati kredit tersebut.
Dana masyarakat yang dikelola perbankan, terutama bank milik negara, harus lebih luas mengalir kepada UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri rakyat, pengusaha daerah, dan generasi baru wirausaha.
Thomas Piketty menunjukkan bahwa tanpa koreksi kelembagaan, keuntungan modal cenderung terkonsentrasi pada mereka yang sudah memiliki aset. Kredit dapat menjadi alat pemerataan, tetapi juga memperbesar ketimpangan jika terus berputar di antara kelompok yang telah kuat.
Ketujuh, BUMN dan sektor strategis.
BUMN bukan perusahaan biasa. Ia merupakan instrumen negara untuk menjaga pelayanan publik, ketahanan energi, stabilitas harga, pembiayaan pembangunan, dan penguasaan sektor strategis.
Karena itu, restrukturisasi, konsolidasi, dan privatisasi BUMN harus diuji berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar kebutuhan fiskal jangka pendek.
Apakah kebijakan tersebut memperkuat kendali negara dan memperbaiki pelayanan, atau justru memindahkan manfaat aset strategis kepada segelintir pihak?
Kedelapan, ketimpangan penguasaan kekayaan.
Perbaikan rasio gini patut diapresiasi, tetapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kenyataan. Di balik pertumbuhan ekonomi, penguasaan tanah, sumber daya alam, kredit, teknologi, dan akses pasar masih timpang.
Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi inklusif dengan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan ekonomi secara luas. Institusi ekstraktif membuat kekayaan dan kekuasaan terus berputar pada kelompok yang sama.
Karena itu, pertumbuhan tidak cukup ditanyakan "berapa persen", tetapi juga "dinikmati oleh siapa".
Kesembilan, narkoba dan judi daring.
Narkoba dan judi daring menghancurkan keluarga, menggerus produktivitas, menarik uang dari masyarakat kecil, serta menghidupi jaringan kejahatan terorganisasi.
Penurunan transaksi judi daring merupakan kemajuan, tetapi perang belum selesai. Negara harus mengejar bandar, pemilik platform, pengendali rekening, pencuci uang, dan pihak yang melindunginya.
Menangkap pemain kecil tanpa memutus jaringan keuangan hanya memindahkan transaksi dari satu rekening ke rekening lain. Keberhasilan bukan diukur dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari runtuhnya ekosistem bisnis dan keuangan yang menopangnya.
MENJAGA KRITIK TETAP BERNILAI
Ucapan Presiden tentu tidak boleh dianggap sepele. Setiap kata kepala negara memiliki bobot simbolik, politik, dan diplomatik. Presiden perlu berhati-hati karena sebuah kalimat dapat ditafsirkan jauh melampaui maksudnya.
Namun, kehati-hatian Presiden juga harus diimbangi kedewasaan publik. Kritik jangan berhenti pada ekspresi wajah, potongan video, atau kalimat yang dilepaskan dari konteks.
Presiden Prabowo sedang berusaha membenahi persoalan struktural melalui hilirisasi, swasembada pangan, kedaulatan energi, penguatan BUMN, pemberantasan kebocoran, dan pemerataan akses ekonomi.
Arah tersebut layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya tidak boleh diterima hanya berdasarkan pidato, target, atau klaim.
Setiap angka harus diuji. Setiap proyek harus diawasi. Setiap kebijakan harus ditelusuri hingga pihak yang menerima manfaat akhirnya.
Kita boleh tertawa mendengar candaan Presiden. Kita juga boleh tidak menyukai pilihan katanya. Namun, setelah riuh itu selesai, bukalah kembali dokumen anggaran, kontrak, data produksi, struktur kepemilikan, laporan audit, dan hasil program.
Di situlah demokrasi menemukan kedalamannya.
Jangan sampai energi bangsa habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah luput dari pengawasan.
Kritiklah Presiden pada kebijakannya. Awasi pelaksanaannya. Uji keberpihakannya kepada rakyat. Jangan biarkan substansi dikalahkan oleh sensasi.
"Kritiklah kekuasaan sedalam dampak kebijakannya, bukan seramai sensasi ucapannya. Demokrasi bukan perlombaan mencari kesalahan kata, melainkan ikhtiar memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat."