Jakarta - Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Barat menilai momentum pengisian posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) harus dimanfaatkan untuk memperkuat agenda besar Indonesia menuju swasembada pangan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional serta implementasi berbagai program strategis pemerintah, sosok yang dipercaya mendampingi Menteri Pertanian dinilai harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap sektor peternakan, khususnya dalam membangun rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sekretaris Jenderal FABEM Jawa Barat, **Irsan**, menyampaikan bahwa tantangan pertanian Indonesia saat ini tidak lagi hanya berkutat pada persoalan produksi. Persoalan distribusi, akses pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, hingga kesejahteraan petani dan peternak menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersamaan.
> *"Menuju swasembada pangan, Indonesia membutuhkan Wakil Menteri Pertanian yang memahami ekosistem peternakan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menyusun regulasi, tetapi juga pengalaman membangun rantai pasok pangan, memahami kebutuhan petani dan peternak, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat,"* ujar Irsan.
Baca Juga: FABEM-SM dan Masker Pragi Desak Polri–Kejagung Perkuat Sinergi Usut Dugaan Korupsi Suplai Batu Bara PLTU PLN Menurut FABEM Jawa Barat, keberhasilan berbagai program nasional seperti **Makan Bergizi Gratis (MBG)**, penguatan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)**, hingga target peningkatan konsumsi protein hewani sangat bergantung pada kekuatan sistem rantai pasok nasional.
Apabila rantai pasok tidak terintegrasi dengan baik, maka persoalan klasik seperti fluktuasi harga, kelangkaan pasokan, tingginya biaya distribusi, hingga rendahnya nilai tambah bagi petani dan peternak akan terus berulang.
### Sosok Berpengalaman di Dunia Peternakan
Dalam pandangan FABEM Jawa Barat, terdapat sejumlah figur yang memiliki kapasitas untuk mengisi posisi tersebut. Salah satu nama yang dinilai memiliki rekam jejak kuat adalah **drh. Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H.**
Baca Juga: FABEM Desak Presiden Prabowo Redam Potensi Gesekan Kejagung dan Kortastipidkor Polri Cecep dikenal sebagai dokter hewan yang kemudian mengembangkan kiprahnya sebagai pengusaha di sektor pangan dan peternakan. Pengalaman tersebut membuatnya memahami persoalan industri peternakan tidak hanya dari sisi teknis produksi, tetapi juga dari aspek investasi, tata niaga, pembiayaan, industri pengolahan, hingga distribusi pangan.
Saat ini Cecep dipercaya sebagai **Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan**. Dalam posisi tersebut, ia aktif mendorong penguatan ekosistem peternakan nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, koperasi, dan peternak rakyat. Ia juga menjabat sebagai **Wakil Ketua Umum HKTI**, sehingga memiliki ruang kolaborasi yang luas antara sektor pertanian dan peternakan.
Menurut Irsan, pengalaman Cecep di dunia usaha menjadi nilai tambah karena memahami tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, mulai dari ketersediaan bahan baku, efisiensi logistik, investasi, hingga akses pasar.
> *"Beliau bukan hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung membangun usaha di sektor pangan. Pengalaman tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani dan peternak setiap hari,"* katanya.
### Konsep Digital Supply Chain untuk Membangun Ekosistem Pangan Nasional
Baca Juga: Forum Alumni BEM 'INDONESIA RESPONSIF', Ini Pesannya Salah satu gagasan yang dinilai relevan adalah konsep **Digital Supply Chain Pertanian dan Peternakan** yang dikembangkan Cecep M. Wahyudin.
Konsep tersebut menitikberatkan pada pembangunan sistem rantai pasok berbasis teknologi digital yang menghubungkan seluruh pelaku dalam satu ekosistem, mulai dari petani, peternak, koperasi, UMKM pangan, industri pengolahan, distributor, lembaga pembiayaan, hingga konsumen.
Melalui sistem yang terintegrasi tersebut, data produksi, kebutuhan pasar, distribusi, dan harga dapat dipantau secara lebih akurat sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut FABEM Jawa Barat, konsep tersebut memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain:
Baca Juga: FABEM–SM Ingatkan Pentingnya Rasionalitas Publik di Tengah Polemik Pernyataan Saiful Mujani * meningkatkan kepastian pasar bagi petani dan peternak;* memperpendek rantai distribusi sehingga harga lebih stabil;* memperkuat peran koperasi sebagai agregator hasil produksi masyarakat;* mempermudah akses pembiayaan melalui data usaha yang terdokumentasi;* memperkuat ketahanan pangan berbasis data;* menjamin ketersediaan bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG);* menciptakan sistem distribusi protein hewani yang lebih efisien hingga ke daerah.
Irsan menilai bahwa Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam tata kelola pangan. Digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan aplikasi, tetapi sebagai instrumen untuk membangun keterhubungan seluruh rantai produksi dan distribusi sehingga petani serta peternak memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
> *"Kalau kita ingin benar-benar swasembada pangan, maka petani, peternak, koperasi, industri, perbankan, hingga pemerintah harus berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Digital supply chain menjadi fondasi agar kebijakan pangan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,"* jelasnya.
FABEM Jawa Barat juga berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dengan dunia usaha. Menurut organisasi tersebut, penguatan investasi, hilirisasi produk peternakan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, serta penciptaan pasar yang sehat harus berjalan secara bersamaan agar target swasembada pangan dapat tercapai.
Meski demikian, FABEM Jawa Barat menegaskan bahwa penentuan Wakil Menteri Pertanian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan ini merupakan pandangan organisasi mengenai kriteria figur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.
> *"Kami tidak sedang berbicara mengenai siapa yang harus dipilih, tetapi mengenai kompetensi yang dibutuhkan bangsa ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami sektor peternakan secara menyeluruh, mampu membangun rantai pasok nasional yang kuat, serta memiliki pengalaman nyata dalam mengembangkan ekosistem pangan. Dengan kepemimpinan seperti itu, kami optimistis cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,"* tutup Irsan.