MEDAN – Wacana pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dinilai memasuki babak baru dengan munculnya dua gerakan besar yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kesadaran ekologis. Hal itu disampaikan Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Pendiri GREAT Institute, sekaligus Deputy BRAINS Partai Demokrat, dalam artikel opininya berjudul "Ketika
Langit Biru Bertemu Tobat Ekologis".
Menurut Abdullah, Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia Asri yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Gerakan Tobat Ekologis yang digagas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, merupakan dua inisiatif yang lahir dari pendekatan berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan lingkungan dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, Gerakan Langit Biru membawa semangat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kualitas udara, pantai, sungai, dan ruang hidup masyarakat. Sementara Gerakan Tobat Ekologis mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap alam, dari objek eksploitasi menjadi warisan yang harus dijaga bersama.
"
Langit Biru memberi gerakan, sedangkan Tobat Ekologis memberi kedalaman. Yang satu menggerakkan tangan untuk bertindak, yang lain menggugah hati agar manusia memperbaiki hubungan dengan alam," tulis Abdullah.
Ia menilai selama ini kebijakan lingkungan sering berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi terdapat gerakan sosial yang penuh semangat namun sering berhenti pada kegiatan seremonial. Di sisi lain, terdapat regulasi dan kebijakan yang kuat di atas kertas, tetapi belum mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara luas.
Karena itu, Abdullah mendorong agar kedua gerakan tersebut dipadukan menjadi fondasi politik lingkungan nasional yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi diposisikan berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan melalui konsep infrastruktur hijau yang memperhatikan daya dukung lingkungan, rendah emisi, hemat energi, tangguh terhadap perubahan iklim, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Tobat Ekologis tidak boleh berhenti sebagai seruan moral semata. Pemerintah, katanya, harus berani memperkuat penegakan hukum lingkungan, membenahi tata kelola sampah, memulihkan ekosistem, serta memastikan pihak yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Dalam artikelnya, Abdullah mengingatkan adanya risiko greenwashing, yakni ketika isu lingkungan hanya dijadikan alat pencitraan tanpa perubahan nyata dalam kebijakan maupun praktik pembangunan.
"Gerakan membersihkan pantai akan kehilangan makna apabila sampah terus mengalir dari hulu. Penanaman pohon hanya menjadi angka administratif jika bibit tidak dirawat. Lingkungan tidak boleh menjadi bahasa baru bagi pencitraan lama," tegasnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar keberhasilan gerakan lingkungan diukur melalui indikator yang jelas dan terukur, seperti jumlah sampah yang berhasil dikurangi dari sumber, luas kawasan mangrove yang dipulihkan, proyek infrastruktur rendah karbon yang dibangun, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi sirkular.
Abdullah juga mendorong penerapan collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi keagamaan, partai politik, dan masyarakat harus menjadi bagian dari satu ekosistem kerja yang saling mendukung.
Ia menambahkan, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari pendidikan politik, penyusunan kebijakan, legislasi, hingga pengawasan anggaran.
Menutup tulisannya, Abdullah menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan teknologi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga kelestarian alam.
"Indonesia membutuhkan langit yang tetap biru, sungai yang jernih, hutan yang lestari, laut yang sehat, serta generasi yang tidak mewarisi utang ekologis. Di situlah Gerakan Langit Biru dan Tobat Ekologis menemukan makna bersama, yaitu membangun Indonesia tanpa kehilangan alam yang menjadi rumahnya," pungkasnya.