MEDAN | Keresahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dikabarkan semakin menguat. Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan intervensi dari oknum salah satu pimpinan DPRD Sumatera Utara terhadap penempatan pejabat strategis hingga pengelolaan proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Bahkan, sumber yang enggan disebutkan namanya itu menilai pengaruh oknum tersebut disebut-sebut sangat kuat hingga memunculkan anggapan bahwa kewenangannya melebihi pejabat eksekutif di lingkungan Pemko Medan.
"Kalau orang yang direkomendasikan tidak ditempatkan di jabatan strategis atau yang dianggap 'jabatan basah', pasti ada tekanan. Ini sudah menjadi pembicaraan di internal," ujar sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (26/6/2026).
Beberapa OPD yang disebut-sebut menjadi perhatian dalam dugaan tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
Selain penempatan jabatan, dugaan pengaturan proyek pada dinas-dinas tersebut juga dikabarkan menjadi perbincangan di kalangan kontraktor dan pelaku jasa konstruksi di Kota Medan.Menanggapi informasi tersebut, Tokoh Muda Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut menerima informasi yang sama. Menurutnya, dugaan campur tangan itu harus menjadi perhatian serius agar birokrasi di Kota Medan tetap berjalan profesional."Kabarnya inisial RA," ujar Rudi Hutabarat kepada wartawan saat ditemui, Medan.
Baca Juga: Pemko Medan Dukung Run For Garbage 2026, Semarakkan CFD dan Kampanyekan Gaya Hidup Sehat serta Peduli Lingkungan Rudi meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan seluruh proses penempatan pejabat maupun pelaksanaan proyek pemerintah dilakukan sesuai aturan serta bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi monopoli proyek di OPD strategis yang dapat merusak iklim persaingan usaha di kalangan kontraktor.
"Kontraktor juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proyek-proyek pemerintah. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang menguasai pekerjaan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maupun kelompok," tegasnya.Rudi memastikan dirinya bersama elemen masyarakat akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Medan.
"Kami akan terus menyuarakan kritik dan melakukan pengawasan. Jika memang ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, maka harus dibuka secara terang-benderang demi kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi. Red
Baca Juga: Pemko Medan dan Forkopimda Komitmen Tutup Semua Celah Narkoba