Jejen Kusmawan, S.T, S.H, M.Kn, terpilih dan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2025-2030.ist
Medan | Garda.id
Jejen Kusmawan, S.T, S.H, M.Kn, terpilih dan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2025-2030. Pelantikan pengurus dan anggota DPD ARUN Sumut berlangsung khidmat di Wisma Benteng, Medan.
Pada acara Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada 23 Februari 2025, Jejen Kusmawan terpilih untuk memimpin organisasi yang fokus pada advokasi rakyat ini. Ketua Panitia Musda, Drs. H. Agus Suryono, dalam laporannya berharap agar setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menjadi motivasi untuk perbaikan di masa mendatang.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Kehormatan DPP ARUN Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, Ketua Umum DPP ARUN Dr. Bob Hasan, S.H, M.H, Sekretaris Jenderal DPP ARUN Bungas T. Fernando Duling, serta pimpinan OPD dan organisasi sosial lainnya.
Dalam pidatonya, Jejen Kusmawan menyampaikan komitmennya untuk membawa ARUN Sumut lebih maju dan produktif. Ia menargetkan organisasi ini untuk melahirkan 100 lembar pravit dari Sumut guna memperkuat advokasi rakyat.
Dukungan penuh dari seluruh anggota ARUN Sumut juga diharapkan untuk memastikan kemajuan organisasi ini. “Kita harus bekerja sama demi kemajuan organisasi ini,” tegas Jejen Kusmawan.
Di sisi lain, Dewan Pembina ARUN Sumut, Muhammad Husni dan Nurlita, menyampaikan harapan agar ARUN Sumut tetap aktif berperan di tengah masyarakat dan tidak hanya eksis pada acara pelantikan saja.
Irjen Pol. (Purn) Erwin Chahara Rusmana, Dewan Pembina DPP ARUN, menekankan pentingnya menggali potensi daerah untuk kepentingan masyarakat. Ia menyatakan bahwa ARUN harus mampu berjalan secara mandiri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Acara ditutup oleh Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, yang menekankan bahwa ARUN memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan nasional. Salah satu kebijakan yang perlu diawasi adalah larangan ekspor kelapa sawit dan bauksit untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.rel