Kebijakan Plt Bupati Padanglawas Ahmad Zarnawi Pasaribu .ist
Padanglawas | gardi.id
Kebijakan Plt Bupati Padanglawas Ahmad Zarnawi Pasaribu melakukan pencopotan sejumlah pejabat dan Kepala Sekolah baru-baru ini menuai protes keras dari anggota DPRD.
Malah anggota dewan menilai pencopotan sejumlah pejabat patut diduga ada permainan mafia jabatan. Apalagi sisa masa jabatan Zarnawi tinggal satu bulan lagi.
" Pergantian kepala sekolah dan pejabat lainnya patut diduga dicampur-tangani mafia jabatan dan dipengaruhi oleh perasaan like or dislike," kata M Ike Taken Hasibuan anggota DPRD Padanglawas Senin (8/1).
Ike menyebutkan, kebijakan mencopot sejumlah pejabat, baik camat, kepala bidang dan kepala sekolah kurang etis jika mereka yang diberhentikan itu saat fokus kerja dan ada yang menjelang pensiun.
Mestinya kata Ike sangat pantas jika mereka yang hendak pensiun diberi rasa bangga ketika dia pensiun sedang menjjabat. " Bukan diberhentikan beberapa saat sebelum pensiun," sebut Ike.
Politisi Partai Amanat Nasional ( PAN) ini mengatakan, pencopotan para kepala sekolah juga dinilai menaprak Permendikbud No.40/2021. Sehingga kebijakan pencopotan itu terkesan asal ganti tanpa melihat kualifikasi dan persyaratan kepala sekolah.
"Atau jangan jangan mereka tidak mengetahui peraturan," tegas Ike.
Informasi diperoleh, para kepala sekolah yang dicopot sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Mereka hanya ditelpon dan disuruh untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan untuk mengambil Surat Perintah Tugas ( SPT.
" Gak ada pemberitahuan sebelumnya, tiba tiba saya ditelpon Kasubag untuk datang mengambil SPT ke Dinas Pendidikan. Saya tanya SPT apa ?, tidak dikasih tahu, eh rupanya pencopotan jabatan," ujar salah seorang kepala sekolah di Kecamtan Barumun.
Alasan pencopotan dirinya katanya sampai saat ini tidak jelas. Apakah karena ada kesalahan yang fatal atau bagaimana ia sendiri tidak tahu.
" Mestinya kabar kabarilah, kaget juga kita begini caranya," kata kepala sekolah ini.
Nasib yang sama juga katanya dirasakan oleh kawan kawanya kepala sekolah yang lain. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya hanya disuruh datang mengambil SPT ke Dinas Pendidikan.
" Apa lagi yang mau kita bilang, pasrah sajalah, tapi paling tidak maunya jangan semena mena gjtu, adalah maunya pemberitahuan," ungkap kepala sekolah yang dikenal berprestasi itu.( as)
Teks foto : Plt Bupati Padanglawas Ahmad Zarnawi Pasaribu Istimewa