Samarainda - Media massa memiliki peran penting dalam pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lewat media, diharapkan kekosongan-kekosongan ruang pemerintahan yang tidak mampu diisi oleh pemerintah akan mampu tereksplorasi untuk memberikan nilai bagi bangsa.
Demikian salah satu poin penting yang disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai saat berbicara pada Rakernas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Aston, Samarinda, Senin, 16 Desember 2024.
“Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Karena lewat kritik itulah kalian bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” katanya.
Natalius menegaskan, Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat menghormati kebebasan berpendapat untuk mengeluarkan ide dan pikiran bagi kemajuan bangsa. Pers menjadi pihak yang memiliki peran penting untuk mengambil peran tersebut.
“Media pemegang tanggungjawab, anda memiliki tanggungjawab memancarkan cahaya kebenaran, kejujuran, HAM, demokrasi, perdamaian dan keadilan,” pungkasnya.
Rakernas ke 3 ini dihadiri Ketua JMSI Kalimantan Timur, Muhammad Sukri, Ketua Umum JMSI, DR Teguh Santosa, Perwakilan Pj Gubernur Kalimantan Timur dan Forkopimda Kalimantan Timur dan seluruh pengurus Pengda JMSI Provinsi se-Indoensia.[R]
======
Natalius Pigai Tandatangani ‘Deklarasi MenHAM-JMSI’ di Samarinda
Kementerian Hak Azasi Manusia (MenHAM) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengikrarkan deklarasi bersama dalam penghormatan nilai HAM di Indonesia. Ikrar yang dikenal dengan ‘Deklarasi MenHAM-JMSI’ tersebut berisi komitmen untuk lebih mengedepankan nilai-nilai HAM menuju masyarakat adil dan sejahtera.
Deklarasi ini menjadi rangkaian acara dalam mengawali Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JMSI III di Hotel Aston, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin, 16 Desember 2024.
“Dengan Rahmat Hukum Tuhan Yang Maha Kuasa, kami yang berkumpul di Samarinda hari senin 16 Desember 2024, menyatukan tekad membuka lembaran baru indonesia yang lebih mengedepankan nila2 HAM menuju masyarakat adil dan sejahtera,” demikian ikrar Deklarasi MenHAM-JMSI yang dibacakan secara bergantian oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, Ketua Umum JMSI DR Teguh Santosa dan Ketua JMSI Kaltim Muhammad Sukri.
Sebelum menandatangani deklarasi tersebut, Natalius Pigai menegaskan perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepadanya untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat Indonesia terkhusus kalangan pers dalam memberikan kritik kepada pemerintah.
“Jangan terlalu banyak edit karena takut, sudah ditegaskan pak Presiden Prabowo Subianto untuk amnesti kebebasan memberi kritik kepada pemerintah, yang selama ini masyarakt tidak boleh memberi kritikan,” pungkasnya.
Rakernas ke 3 ini dihadiri Ketua JMSI Kalimantan Timur, Muhammad Sukri, Ketua Umum JMSI, DR Teguh Santosa, Perwakilan Pj Gubernur Kalimantan Timur dan Forkopimda Kalimantan Timur dan seluruh pengurus Pengda JMSI Provinsi se-Indoensia.[R]