Medan — Desakan terhadap Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Keadaan Darurat
Bencana Nasional atas banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara (Sumut) kian menguat. DPD PDI Perjuangan Sumut menilai penanganan bencana dan kelangkaan BBM yang semakin parah telah melampaui batas kemampuan pemerintah daerah.
Pantauan di sejumlah SPBU di Kota Medan pada Rabu pagi, seperti di Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Brigjen Katamso, menunjukkan BBM jenis Solar dan Pertaminadex masih kosong. Antrean panjang terus terjadi, bukan akibat kepanikan, melainkan karena stok BBM benar-benar terbatas. Karena itu, menurut DPD PDI Perjuangan, pernyataan sejumlah kepala daerah yang mengklaim stok BBM aman adalah "asbun alias bohong".
Bantuan Pangan Terhambat Karena Tak Ada Solar
Baca Juga: Tokoh Lintas Sumatera Minta Presiden Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional Ironisnya, kelangkaan solar telah menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Tiga unit truk colt diesel yang direncanakan membawa bantuan pangan dari DPD PDI Perjuangan Sumut ke Tapanuli Tengah terpaksa batal berangkat karena sopir tidak mendapat jatah solar di SPBU Medan. Mereka khawatir kehabisan BBM di perjalanan, terutama ketika harus melintas Aceh Singkil.
Akibatnya, kendaraan partai yang biasa diperuntukkan mengangkut orang, kini terpaksa difungsikan sebagai pengangkut logistik darurat.
Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Pengendalian BBM
Meskipun Menko PMK dan BNPB hingga kini belum menetapkan status Darurat Nasional, DPD PDI Perjuangan Sumut menegaskan bahwa penguasaan dan distribusi BBM harus segera diambil alih Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian ESDM dan Pertamina sebelumnya mengklaim kelangkaan terjadi akibat gelombang tinggi di perairan Belawan yang membuat kapal tanker tidak bisa bersandar. Namun, hanya 30 truk BBM dikirim dari Riau melalui jalur darat—jumlah yang dianggap jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Sumut.
Kelangkaan serupa juga terjadi di Taput, Karo, Mandailing Natal, dan hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak mendapat perlakuan setara, sementara para pejabat yang berwenang tetap berada di Jakarta.
Baca Juga: Banjir Bukan Takdir, Ini Kejahatan Pembalakan Liar”: Dr. Yuspar tegaskan Kritik Soal Kerusakan Hutan Satgas Nasional Harus Dibentuk dan Berkantor di Sumut
Menurut Sutrisno Pangaribuan, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, penetapan Keadaan Darurat Bencana Nasional diperlukan agar Kepala Operasi Penanggulangan Bencana bisa ditempatkan langsung di Sumut, bukan dikoordinasikan dari Jakarta seperti saat ini.
"Sumut membutuhkan Satgas Nasional Penanggulangan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi yang berkantor di Sumut. Bukan rapat-rapat di Jakarta sementara rakyat di sini kesusahan," tegas Sutrisno.
Ia juga menyinggung pernyataan Kepala BNPB, Suharyanto, yang menyebut situasi banjir hanya "mencekam di medsos". Meski sudah meminta maaf setelah melihat langsung kerusakan di Tapsel, ucapan itu dinilai sangat melukai masyarakat.
Kelangkaan BBM Picu Harga Meroket
Di berbagai desa dan kecamatan di Sumut, harga eceran pertalite telah meroket menjadi Rp 25.000 hingga Rp 35.000 per liter, menambah tekanan bagi warga yang sudah terdampak bencana.
Baca Juga: Atlet Tinju Sumut Siap Berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2025 Seruan untuk Presiden Prabowo
DPD PDI Perjuangan Sumut kembali menyerukan agar Presiden Prabowo segera:
1. Menetapkan status Keadaan Darurat Bencana Nasional untuk Sumut.
2. Memerintahkan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina turun langsung ke Sumut.
3. Memastikan pasokan BBM stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Ketua DPW Partai Nasdem Iskandar ST Minta Polisi Ungkap Iskandar Asli "Bos Judi Online” kepada Publik "Bahlil sebagai Menteri ESDM perlu datang ke Sumut, bawa motor, ikut antre di SPBU. Biar tahu rasanya jadi warga Sumut hari ini," sindir Sutrisno.rel